BPK RI SEGERA PERIKSA PEJABAT DAN KORUPSI DI UIN SUMUT

JARI akan Demo di JW Marriot, Poldasu, dan Kampus UIN SU : BPK RI SEGERA PERIKSA PEJABAT DAN KORUPSI DI UIN SUMUT

Medan-suarapelangi.com, Jaringan Akar Rumput Indonesia (JARI) kota Medan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk segera memeriksa pejabat Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara terkait jual beli jabatan dan korupsi yang terjadi di lingkungan UIN Sumut.

 

Tuntutan itu akan disampaikan JARI dalam aksi demo damai yang rencananya akan berlangsung pada Senin sampai Rabu di Hotel JW Marriot, tempat diselenggarakannya Rakr BLU Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Mapolda Sumut, dan kampus UIN SU di Medan Estate Medan.

 

Menurut Ketua Umum  JARI Medan, Joni Sandri Ritonga,  jual beli jabatan di UIN SU sudah terang-terangan. Oknum berinisial S, diduga kuat menjadi calo jual beli jabatan tersebut dengan penetapan tariff yang bervariasi. Sedangkan oknum S ini dikenal sangat dekat dengan Rektor UIN Sumut, Prof.Dr.Syahrin Harahap. MA.

 

“ Kami juga meminta kepada Kapoldasu untuk memeriksa kontraktor berinisial L, yang diduga telah memberikan fee proyek sebesar Rp. 2,5 M, untuk mendapatkan proyek-proyek di UIN Sumut, “ tegas Sandri, kepada wartawan, kemarin, Minggu (28/3) di Medan. “ BPK juga harus memeriksa Kepala Pusat Pengembangan Busnis (Pusbangnis) UIN Sumut, yang juga diduga kuat telah melakukan korupsi administrasi pemasukan keuangan, “ tambahnya.

 

Joni juga menilai, Kepala Pusbangnis UIN Sumut telah melakukan kesalahan dengan memasukkan anak kandungnya sebagai pegawai di Pusbangnis, dengan sisdtem penggajian seperti pegawai BLU, padahal anaknya belum menjadi pegawai BLU.

 

Selain itu, dalam demonya besok, JARI juga akan menyoroti tindakan Wakil Rektor II UIN SU, yang diduga sangat dominan dalam menentuikan pejabat UIN SU serta pengesahan untuk mendapatkan sewa kantin dan fotocopy. Kemudian, JARI juga akan mengungkapkan adanya dugaan korupsi  dana covid-19.

 

Dan yang penting, kata Joni, pihaknya juga meminta kepada Menteri Agama RI untuk segera mengevaluasi kinerja Rektor UIN Sumut, Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. JARI menilai Rektor tidak mampu mengemban amanat yang telah diberikannya, sehingga memberikan kewenangan penuh kepada Wakil Rektor II, untuk menentukan kebijakan ci lingkungan UIN Sumut. XYZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *