December 6, 2022
Jl. Garu III No. 51, Kota Medan
Berita Kriminal Nasional Politik

Berikut Deretan Jenderal Polisi Berstatus Tersangka, Dua Diantaranya Nyaris Jadi Kapolri

Berikut Deretan Jenderal Polisi Berstatus Tersangka, Dua Diantaranya Nyaris Jadi Kapolri

suara pelangi.com | JAKARTA – Sosok Irjen Ferdy Sambo menambah sederet Jenderal Polisi di Indonesia yang ditetapkan sebagai tersangka.

Ferdy Sambo bukanlah Jenderal Polisi pertama yang ditetapkan sebagai tersangka. Kurang lebih, ada delapan jenderal polisi sebelum Ferdy Sambo yang ditetapkan sebagai tersangka.

Para jenderal polisi sebelum Ferdy Sambo tersebut paling banyak terlilit kasus korupsi. Sedangkan Ferdy Sambo jadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya, yakni Brigadir J.

Dikutip dari channel Youtube Uncle Wira, ada kurang lebih delapan jenderal yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Berikut ini daftar Jenderal Polisi di Indonesia yang berstatus tersangka :

Yang pertama adalah Brigjen Pol Didik Purnomo, jenderal satu bintang yang terseret kasus korupsi pengadaan simulator SIM pada tahun 2011.

Saat itu, Didik Purnomo menjabat sebagai Wakil Korps Lalu Lintas Polri. Didik disebut ikut menikmati duit senilai Rp 50 juta.

Jenderal bintang satu ini dikenakan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat 910 ke-1 jo KUHPidana pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Akibatnya Brigjen Didik Purnomo menerima vonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta, dan uang pengganti Rp 50 juta.

Jenderal Polisi kedua Brigadir Jenderal (Brigjen) Prasetijo Utomo, yang diketahui turut membantu koruptor Djoko Tjandra bolak balik Indonesia dengan menghapus red notice miliknya.

Brigjen Prasetijo Utomo, terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta pemalsuan surat dalam kasus Djoko Tjandra.

Prasetijo disangkakan menerima USD100.000 sebagai suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, dan juga mengkondisikan sejumlah surat palsu untuk Djoko Tjandra, seperti surat jalan dan surat keterangan bebas Covid-19.

Prasetijo melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dijatuhkan hukuman penjara 3,5 tahun dan denda Rp 100 juta sesuai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2021 lalu.

Kemudian, pada 12 April 2022 lalu, Majelis Hakim Mahkamah Agung mengurangi masa tahanan Prasetijo menjadi 2,5 tahun untuk kasus surat palsu. Sedangkan dalam kasus korupsi, tetap menjalani masa tahanan sesuai vonis awal.

Yang ketiga, Irjen Napoleon Bonaparte, dimana terkait kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra melibatkan tiga jenderal polisi. Satu diantaranya, Inspektur Jenderal (Irjen) Napoleon Bonaparte.

Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri ini disangkakan menerima suap 370.000 dolar AS dan 200.000 dolar Singapura, diperkirakan sekitar Rp 7,23 miliar dari Djoko Tjandra.

Irjen Napoleon Bonaparte, melanggar Pasal 5 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Napoleon Bonaparte dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dengan denda Rp 100 juta. Ketika menjalani masa tahanan, Napoleon kembali melakukan tindak pidana.

Irjen Bonaparte didakwa dalam kasus penganiayaan terhadap M. Kace, tersangka kasus penistaan agama. Penganiayaan itu dilakukan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Agustus 2021.

Jaksa Penuntut Umum menuntutnya dengan hukuman penjara selama satu tahun karena didakwa melanggar Pasal 170 ayat 2 KUHP dengan subsider Pasal 170 ayat 1, Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Jenderal Polisi ke-empat, adalah Komisaris Jenderal (Komjen) Susno Duadji, yang sempat digadang-gadang sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Tetapi, karirnya di Kepolisian harus redup saat muncul beberapa skandal yang melibatkannya.

Pada tahun 2011 lalu, Komjen Susno dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dua kasus, yakni menerima suap Rp 500 juta untuk percepatan penyidikan kasus PT Salmah Arowana Lestari (SAL), dan korupsi senilai Rp 4,2 miliar dana pengamanan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2008.

Akibat perbuatannya, Susno divonis 3,5 tahun penjara dengan denda sebesar Rp200 juta, dan juga harus memberikan uang pengganti sebesar Rp 4 miliar.

Jenderal Polisi yang ke-lima, Inspektur Jenderal (Irjen) Djoko Sulsilo terlibat dalam kasus korupsi pengadaan kendaraan simulator ujian SIM tahun anggaran 2011.

Irjen Djoko terbukti melakukan tindak korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 121 miliar pada proyek bernilai total Rp 200,56 miliar itu.

Jenderal bintang dua ini juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebanyak dua periode, 2003-2010 dan 2010-2012.

Sementara dalam tindak pidana pencucian uang periode pertama, Djoko dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana.

Selanjutnya, dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan sejak 2003 sampai 2010, Djoko terbukti melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana.

Atas kasusnya tersebut, mantan Korps Lalu Lintas Polri itu dijatuhi hukuman 18 tahun penjara, denda sebesar Rp 1 miliar, membayar uang pengganti Rp 32 miliar, serta mencabut hak politik Djoko.

Ke-enam, kejadian pada tahun 2006, Komisaris Jenderal (Komjen) Suyitno Landung terbukti melakukan tindak pidana korupsi kala menerima suap 1 unit mobil Nissan X-trail saat menangani kasus pembobolan Bank Negara Indonesia.

Untuk diketahui, Pembobolan BNI dilakukan oleh Maria Pauliene Lumowa dan Adrian Waworuntu dengan melakukan pencarian letter of credit menggunakan dokumen fiktif ke Bank BNI 46 senilai Rp 1,7 triliun pada kurun 2002-2003 silam. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 1,2 triliun.

Akibat tindakannya, Suyitno menjalani masa hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan membayar denda Rp 50 juta.

Ke-tujuh, Brigjen Samuel Ismoko, turut tersandung dalam kasus yang sama dengan Suyitno Landung.

Brigjen Samuel Ismoko, dituding telah memberikan keistimewaan yang membantu pelaku kasus pembobolan Bank Negara Indonesia (BNI), Adrian Waworuntu, sempat kabur. Kala itu, dia merupakan salah satu penyidik dari kasus pembobolan Bank BNI tersebut.

Brigjen Ismoko dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah 10 travel cek senilai Rp 250 juta. Akibatnya, dijatuhi vonis 1 tahun 8 bulan dan denda Rp 50 juta dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2006 lalu.

Urutan kedelapan, kasus terbaru tindak pidana yang dilakukan Jenderal Polisi aktif melibatkan Inspektur Jenderal (Irjen) Ferdy Sambo.

Mantan Kadiv Propam Polri itu ditetapkan tersangka pembunuhan dalam kasus meninggalnya Brigadir J.

Ironisnya, sebelum jadi tersangka Ferdy Sambo sempat membuat skenario palsu. Namun, publik melihat kejanggalan dari skenario itu, sehingga kasus pembunuh itu menyita perhatian masyarakat Indonesia. Bahkan, dianggap mencoreng dan merusak citra Polri.

Hingga akhirnya, Polri menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka, yang disangkakan Pasal 340 subsider Pasal 338 jo 55 56 KUHP terkait kematian Brigadir J.

Bahkan, ancaman hukuman yang menanti Sambo adalah hukuman mati, atau penjara 20 tahun. Hingga kini, motif pembunuhan masih belum diketahui.

Untuk kasus penembakan Brigadir J, istri Ferdy Sambo juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan saat ini, penyidikan sedang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Dampak dari skenario Irjen Ferdy Sambo, ada sebanyak 83 orang personil Polri sedang menjalani pemeriksaan dan akan disidang etik oleh Polri. (ril/kcu)

administrator
Suara Pelangi merupakan sebuah media online yang terdaftar di Kemenkumham atas nama PT. Media Suara Pelangi.

    Leave feedback about this

    • Quality
    • Price
    • Service

    PROS

    +
    Add Field

    CONS

    +
    Add Field
    Choose Image
    Choose Video