September 24, 2022
Jl. Garu III No. 51, Kota Medan
Berita Bisnis Lokal Pemerintahan

Selamat Jalan Karadeniz Powership Onur Sultan, Selamat Datang Audit

 

Medan-Suarapelangi.com | Kapal pembangkit listrik atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) Karadeniz Powership Onur Sultan yang disewa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dari Pemerintah Turki telah meninggalkan perairan Belawan pada hari Jum’at (16/09/2022) lalu sekitar pukul 14:00 Wib.

Namun kepulangan kapal berbendera Liberia ini menyisakan banyak catatan yg menjurus kepada berbagai dugaan yang dapat menyeret pihak-pihak terkait berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagaimana yang diketahui kapal berkapasitas daya listrik 240 mega watt (MW) yang memiliki panjang sebesar 296 meter, lebar 46 meter dan Gross Register Tonnage (GRT) sebesar 98.320 ton ini sudah lima tahun berlabuh dan beroperasi di dermaga khusus PLTU Sicanang, Belawan, yaitu sejak 21 Mei 2017 hingga September 2022.

Kapal yang disewa pemerintah Indonesia dari negara Turki tersebut bertujuan untuk mengantisipasi defisit listrik di Sumatera Utara. Menurut informasi, PLN membayar seharga Rp 1.700 sampai Rp 1.800 per kWh lain lagi dengan biaya sewa kapal, operasional, pemeliharaan, gaji pekerja dan pembayaran lainnya.

Kuat dugaan selama rentang waktu sewa menyewa, keberadaan kapal ini sangat merugikan keuangan negara dari sisi penyewaan, biaya operasional, perawatan kapal, gaji karyawan, akomodasi karyawan dan lainnya karena lebih banyak uang keluar ketimbang hasilnya.Ditambah hingga kini keterbukaan PLN tentang pengeluaran sewa kapal MVPP tidak ada sedangkan harga listrik per kWh dijual ke masyarakat masih diragukan.

Fakta ini menurut Ary Wahyudi Nasution, Sekjen ormas ABB yang membangun opini publik tentang adanya dugaan dugaan penyelewengan yang melibatkan pihak terkait, “Mungkin karena tidak adanya transparansi dalam project ini baik dari PLN maupun oleh vendor makanya dicurigai.”

Sebelumnya pihak PLN menyebut harga yang dijual ke masyarakat daya listrik per kWh dari kapal MVPP senilai Rp 980 – Rp 1.000 – Rp 1.700 – Rp 1.800, namun sampai hari ini belum ada nilai tambah yang dirasakan masyarakat atas kehadiran kapal MVPP walau disebut dapat mengantisipasi defisit listrik dalam jangka pendek. “Yang menjadi kaya hanyalah pemilik perusahaan maupun perorangan yang menjadi Vendor penyuplai bahan kebutuhan kapal.”

Manurut Yudi lagi yang dipersoalkan masyarakat adalah anggaran yang dikeluarkan negara dalam hal ini PLN untuk sewa kapal MVPP sudah bisa membangun pembangkit listrik berkapasitas 240 MW dan akibatnya masyarakat hanya terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung, salah satunya adalah pembayaran tagihan listrik yang menjadi tidak stabil.

Terakhir Ary Wahyudi Nasution menyampaikan bahwa masyarakat berharap segera dilakukan penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, maupun Kepolisian terhadap segala transaksi keuangan dalam project ini demi ketransparanan. (AwY)

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X